Panitia tender jarang menggugurkan panel karena mutunya. Yang menjatuhkan penawaran biasanya dokumen: nilai TKDN yang tidak bisa dibuktikan, sertifikat kedaluwarsa, atau angka yang dikutip dari brosur ketimbang basis data resmi. Kalau Anda menyiapkan penawaran dinding, partisi, atau plafon panel untuk proyek pemerintah, BUMN, atau BUMD, bagian inilah yang perlu dibereskan lebih dulu.
Tulisan ini merangkum apa yang berubah setelah Perpres 46/2025 dan Permenperin 35/2025, berapa nilai TKDN yang tercatat untuk sandwich panel, dan bagaimana preferensi harga mengubah posisi penawaran. Sumber setiap angka disebut dalam teks.
Kenapa TKDN Menentukan Nasib Penawaran
Keberpihakan pada produk dalam negeri bukan kebijakan baru. Dasarnya UU 3/2014 tentang Perindustrian, yang pada Pasal 85 sampai 89 mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri, lalu dijabarkan lewat PP 29/2018 dan program P3DN. Yang berubah pada 2025 adalah ketegasannya di meja pengadaan.
Menurut pemberitaan ANTARA atas Perpres 46/2025, perubahan kedua atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD diwajibkan membeli produk ber-TKDN dan produk dalam negeri, serta mengutamakannya di atas produk impor. Praktisnya, nilai TKDN berpindah posisi: dari nilai tambah menjadi syarat masuk.
Urutan Prioritas Belanja dan Preferensi Harga
Materi sosialisasi pengadaan menjabarkan Pasal 66 Perpres 46/2025 sebagai urutan tiga tahap. Bila tersedia produk dengan gabungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) di atas 40 persen, produk ber-TKDN di atas 25 persen dibeli lebih dulu. Bila tidak ada, produk dengan TKDN minimal 25 persen tetap diprioritaskan. Baru setelah dua lapis itu kosong, alternatif lain boleh dipertimbangkan.
Preferensi harga diatur di pasal berikutnya. Untuk barang dan jasa lainnya, besarannya paling tinggi 25 persen dan hanya diberikan kepada produk dengan TKDN paling rendah 25 persen, melalui tender atau mini kompetisi e-purchasing. Ringkasan pelatihan pengadaan menambahkan satu batas praktis: preferensi baru berlaku bila HPS paket paling sedikit Rp1 miliar.
Sumber sekunder tidak seragam menempatkan ketentuan itu di Pasal 66 atau 67, jadi nomor pasal perlu dicek ke salinan resmi JDIH sebelum dikutip. Besaran 25 persen dan ambang Rp1 miliar sendiri konsisten di beberapa sumber.
Efeknya nyata. Pada paket dengan HPS Rp5 miliar, preferensi 25 persen membuat penawaran Rp4,8 miliar dari penyedia ber-TKDN dinilai jauh lebih murah daripada pesaing tanpa sertifikat. Selisih sepuluh persen pada harga sering kalah oleh selisih sertifikat.
Berapa Nilai TKDN Sandwich Panel di Indonesia
Pertanyaan ini paling sering dijawab asal-asalan. Hanya ada satu jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan: buka sertifikat produknya di basis data TKDN Kementerian Perindustrian. Beberapa sertifikat yang tercatat di sana memberi gambaran rentang yang realistis.
- Pre-insulated sandwich panel: nilai TKDN 44,75 persen pada sertifikat terbitan 2022 yang diverifikasi PT Surveyor Indonesia, mencakup rentang ketebalan sampai 150 mm.
- Dinding insulasi atau sandwich panel: 39,88 persen pada sertifikat terbitan 2021.
- Sertifikat panel terbitan 2025: 39,69 persen untuk inti EPS dan 35,88 persen untuk inti rockwool, dengan masa berlaku tiga tahun sejak 19 September 2025.
Artinya sandwich panel produksi dalam negeri umumnya di atas 35 persen, nyaman melewati ambang 25 persen. Tapi angka itu melekat pada satu produk dari satu pabrik, bukan pada kategori: panel EPS dari dua pabrik bisa terpisah belasan poin.
Satu hal yang belum bisa kami pastikan: tidak ditemukan ambang persentase TKDN yang khusus ditetapkan untuk kategori sandwich panel. Yang berlaku tetap ambang umum 25 persen di aturan pengadaan, sementara nilai minimal per paket ditetapkan di dokumen pengumuman tender. Jangan memakai angka yang tidak tertulis di dokumen itu.
Mengurus Sertifikat: Apa yang Berubah di Permenperin 35/2025
Permenperin 35/2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan BMP mencabut Permenperin 16/2011, aturan yang dipakai hampir satu setengah dekade, bersama Permenperin 46/2022. Sumber sekunder menyebut masa transisi tiga bulan dengan tanggal berlaku di kisaran 11 sampai 12 Desember 2025; tanggal persisnya perlu dicek ke salinan resmi di peraturan.bpk.go.id.
Perubahan yang paling terasa bagi pemohon sertifikat:
- Metode penghitungan bergeser dari rincian biaya ke pembobotan.
- Penelusuran pemasok cukup sampai Tier 1, tidak lagi sampai Tier 3.
- Masa berlaku sertifikat disebut diperpanjang dari tiga tahun menjadi lima tahun.
- Verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen dipangkas dari 22 hari kerja menjadi 10 hari kerja.
- Sertifikat dan Surat Keterangan TKDN diterbitkan secara elektronik lewat SIINas.
Firma hukum Kusuma mencatat satu hal penting bagi pemilik proyek: sertifikat yang terbit di bawah aturan lama tetap berlaku sampai tanggal kedaluwarsanya. Sertifikat 2022 bernilai 44,75 persen tidak otomatis batal begitu aturan baru berlaku.
Checklist Dokumen Sebelum Penawaran Dikirim
Dari sisi penyedia, lima hal ini yang paling sering menjadi temuan panitia:
- Nomor sertifikat TKDN beserta tanggal kedaluwarsanya, dicocokkan langsung ke basis data Kemenperin, bukan ke brosur.
- Kesesuaian nama produk di sertifikat dengan spesifikasi panel yang ditawarkan, termasuk jenis inti dan rentang ketebalan.
- Nilai BMP, bila paket menuntut gabungan TKDN dan BMP di atas 40 persen.
- Surat pernyataan penggunaan produk dalam negeri, yang umum diminta di dokumen tender.
- Data teknis pendukung seperti kelas reaksi api, nilai U, dan tebal lapis logam. Cara membacanya kami uraikan di panduan membaca sertifikat dan datasheet panel.
Satu catatan spesifikasi yang sering keliru ditulis di RAB: lini panel kami adalah dinding, partisi, dan plafon ruangan dengan ketebalan 50 sampai 150 mm untuk semua jenis inti, baik PU, PIR, EPS, maupun rockwool. Angka di luar rentang itu menyulitkan pencocokan produk dengan sertifikat.
Setelah Menang Tender, Urus Sisi Kelaikan Bangunan
TKDN mengurus asal produk. Kelaikan bangunannya diurus terpisah lewat PBG dan SLF, dan jadwal keduanya sering bertabrakan dengan tenggat serah terima pekerjaan. Syarat, alur, dan kisaran biayanya kami bahas terpisah di artikel SLF bangunan sandwich panel.
FAQ: Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah sertifikat TKDN wajib untuk ikut tender pemerintah?
Kewajibannya ada di sisi pembeli: Perpres 46/2025 mewajibkan instansi dan BUMN mengutamakan produk ber-TKDN. Bagi penyedia, paket yang mensyaratkan TKDN minimal akan menolak penawaran tanpa sertifikat yang masih berlaku. Baca pengumuman paketnya, karena syaratnya berbeda-beda.
Berapa nilai TKDN sandwich panel yang aman untuk tender?
Ambang umum di aturan pengadaan adalah 25 persen. Sertifikat panel yang tercatat di basis data Kemenperin umumnya berada di atas 35 persen, jadi panel produksi lokal biasanya lolos. Tetap cocokkan dengan nilai minimal yang ditulis di dokumen paket, bukan dengan rata-rata pasar.
Berapa lama proses sertifikasi TKDN sekarang?
Setelah Permenperin 35/2025, verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen disebut dipangkas dari 22 hari kerja menjadi 10 hari kerja, dan sertifikat diterbitkan elektronik lewat SIINas. Untuk industri kecil, jalur self declare gratis diproses setelah validasi tim Ditjen IKMA.
Siapkan Dokumen TKDN Proyek Anda
Kalau Anda sedang menyusun spesifikasi, RAB, atau dokumen penawaran yang memuat panel dinding, partisi, atau plafon ruangan, kami bisa membantu menyelaraskan spesifikasi dengan sertifikat produk yang betul-betul ada, lengkap dengan data teknis pendukungnya. Sampaikan kebutuhan proyek dan mintakan penawaran lewat halaman kontak sandwichpanels.id, sebutkan jenis ruangan, luas bidang, dan tenggat tendernya supaya penawaran yang kami siapkan langsung bisa dipakai melengkapi dokumen.
